INILAH.COM, Shanghai - Pemerintah China percaya tuduhan
keterlibatan yang ditujukan pada negaranya semata-mata hanya untuk
merusak reputasi China di mata internasional.
Pergolakan antara AS dan China dalam masalah cyber crime semakin menjadi. China terus dituduh menjadi biang keladi atas peretasan di beberapa media dan perusahaan di AS.
The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg, dan beberapa perusahaan AS lainnya termasuk Facebook dan Twitter disebut menjadi korban dari peretasan China.
China
mengeluarkan keputusan baru tentang aturan dan kerjasama internasional
menyangkut isu spionase internet. China juga menyatakan mereka juga
terkena serangan peretasan seperti halnya AS.
Mereka membalikkan tuduhan itu dengan menyatakan peretasan yang dialami mereka justru terlacak dari wilayah AS.
"Orang
yang mencoba memalsukan atau mengumpulkan cerita yang sensasional
dengan motif politik tidak akan mampu menghitamkan nama orang lain
maupun membersihkan namanya sendiri," ujar Menteri Luar Negeri China,
Yang Jiechi seperti dikutip dari NYtimes.
Negeri Tirai Bambu itu telah meningkatkan respon terhadap serangan cyber crime dalam beberapa pekan terakhir, dan menyatakan China sering menjadi korban dari serangan tersebut.
Banyak pakar mengakui bahwa sangat sulit untuk menentukan asal-usul serangan peretasan tersebut.
Namun beberapa ahli di AS dan Kanada mengatakan ada semakin banyak bukti bahwa serangan cyber crime di AS datang dari China dan data yang diambil tampaknya melibatkan isu-isu yang menjadi perhatian pemerintah China.
Para peretas di China sempat dilaporkan dikendalikan pemerintahnya. China juga sempat mengakui mereka memiliki Cyber Army, tapi mereka menyatakan Cyber Army mereka semata-mata berfokus pada pertahanan negara.
Para media AS yang diretas oleh China sering dianggap sebagai 'balasan' atas pemberitaan mereka tentang politik China.
Para pihak intelijen AS juga mengatakan secara pribadi bahwa mereka memiliki bukti pemerintah China terlibat dalam cyber crime di AS, dan Gedung Putih diharapkan dapat menekan pemerintah China dalam masalah ini.






0 komentar:
Posting Komentar